Dengan meningkatnya urgensi untuk mengentaskan perubahan iklim, negara-negara telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), European Union Deforestation Law (EUDR), dan Inflation Reduction Act (IRA) yang dampaknya dirasakan juga oleh negara-negara lain seperti Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang luas, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi Indonesia, termasuk ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kayu, dan produk pertanian lainnya yang terhalang oleh regulasi yang semakin ketat.

Dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi salah satu pemimpin Global South, penting bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan yang datang dari kebijakan-kebijakan tersebut agar sumber daya yang dimiliki tidak tereksploitasi oleh negara-negara barat. Ditambah dengan posisi Indonesia yang harus dapat menyeimbangkan kepentingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia berupaya untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan seperti IRA dengan meningkatkan perannya dalam rantai pasokan mineral kritis. Namun, keberadaan operator tambang nikel Tiongkok yang kuat memperumit upaya ini, menciptakan ketegangan dalam lanskap geopolitik. Peran ganda ini mengharuskan Indonesia untuk menavigasi hubungan-hubungannya dengan hati-hati, memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kedaulatan atau kepentingan masyarakatnya.

Sesi "Indonesia di Tengah Pertarungan Geopolitik Perubahan Iklim" akan membahas bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi industri dan kegiatan ekonomi Indonesia.