top of page
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan net-zero emission pada tahun 2060—ambisi besar yang membutuhkan langkah strategis dengan dukungan pendanaan yang kuat. Untuk mencapai target iklim, Indonesia membutuhkan pendanaan iklim sebesar Rp 266,3 triliun per tahun hingga 2030. Namun, APBN saat ini hanya mengalokasikan Rp 80,3 triliun per tahun untuk pendanaan iklim Indonesia. Selain itu, pendanaan iklim juga masih bergantung pada sumber publik, dengan kontribusi sektor swasta baru 9% dari total kebutuhan investasi. Ketergantungan pada APBN saja tentu tidak cukup—berbeda dengan negara seperti India dan Afrika Selatan yang telah berhasil mendorong partisipasi lebih dari sektor swasta.
Melihat hal ini, Indonesia perlu mendorong peningkatan alokasi pendanaan iklim sekaligus memperluas akses ke mekanisme pendanaan iklim yang lebih inklusif dan inovatif—mulai dari pembentukan country platform Energy Transition Mechanism (ETM), peluncuran Taksonomi Hijau oleh OJK, hingga pendanaan multilateral seperti Adaptation Fund (AF), Green Climate Fund (GCF), juga Just Energy Transition Partnership (JETP) yang kini dipimpin oleh Jerman sebagai co-leader yang baru. Selain mengoptimalkan berbagai skema pendanaan dan kebijakan ekonomi berkelanjutan, Indonesia perlu lebih serius memastikan bahwa dana iklim yang telah diterima dapat dikelola dan direalisasikan secara efektif. Tata kelola yang transparan dan akuntabel bukan hanya akan memperkuat kepercayaan publik dan investor, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendanaan iklim di masa depan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Sesi ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan ruang fiskal yang tersedia untuk menjawab urgensi krisis iklim melalui kebijakan dan mekanisme pemanfaatan yang efektif. Selain itu, sesi ini akan mengeksplorasi peluang pendanaan dari sektor swasta, filantropi, dan mitra internasional, serta mendorong pembangunan ekosistem pendanaan iklim melalui instrumen-instrumen inovatif. Dengan demikian, sesi ini akan menggali solusi atas tantangan pembiayaan krisis iklim yang menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia.
Indonesia is targeting economic growth of up to 8% while aiming to achieve net-zero emissions by 2060—an ambitious goal that requires strategic action supported by a reliable climate financing. To meet its climate targets, Indonesia needs approximately IDR 266.3 trillion per year until 2030. However, the state budget (APBN) currently only allocates IDR 80.3 trillion annually. Climate financing also remains heavily reliant on public sources, with private sector contributions accounting for only 9% of the total investment needs. Clearly, relying solely on the APBN is insufficient. In contrast, countries like India and South Africa have successfully mobilized greater participation from the private sector.
Given this, Indonesia need to not only increase its climate finance allocation but also broaden access to more inclusive and innovative financing mechanisms. These include the development of a national platform for the Energy Transition Mechanism (ETM), the launch of the Green Taxonomy by the Financial Services Authority (OJK), and engagement with multilateral funding sources such as the Adaptation Fund (AF), Green Climate Fund (GCF), and the Just Energy Transition Partnership (JETP)—now co-led by Germany. Beyond optimizing financing schemes and sustainable economic policies, Indonesia must also ensure that received climate funds are managed and implemented effectively. Transparent and accountable governance will not only boost public and investor confidence but also open up future opportunities for scaling up climate finance to support the shift toward a low-carbon economy.
This session will discuss how Indonesia can maximize its available fiscal space to address the urgency of the climate crisis through effective policy and financial mechanisms. It will also explore funding opportunities from the private sector, philanthropic organizations, and international partners, while encouraging the development of a supportive climate finance ecosystem through innovative financial instruments. Ultimately, the session will seek solutions to the climate finance challenges that are critical to ensuring a successful energy transition in Indonesia.
Panelist and Moderator
bottom of page