top of page
Indonesia memiliki beragam sumber daya energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah, mulai dari surya, panas bumi, hidrogen, hingga bioenergi. Potensi ini memberi peluang besar bagi Indonesia tidak hanya untuk mencapai target net-zero emission pada tahun 2060, tetapi juga untuk meraih manfaat ekonomi dengan nilai pasar energi terbarukan yang diperkirakan mencapai USD 38,9 miliar pada 2020–2025. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penting untuk mendukung transisi energi, seperti revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang baru dirilis pada akhir Mei lalu. Meski telah terjadi kemajuan kebijakan, target dalam dokumen terbaru menunjukkan kecenderungan yang belum sepenuhnya mencerminkan urgensi krisis iklim dan kebutuhan percepatan transisi energi. Ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batubara, masih signifikan, sementara kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional berada di sekitar 15%.
Di saat yang sama, transisi menuju energi bersih perlu dipastikan berjalan secara adil dan inklusif. Tantangan mencakup kesiapan tata kelola, konsistensi arah kebijakan nasional, serta akses terhadap teknologi yang memadai. Di berbagai wilayah, implementasi proyek energi bersih ada yang memunculkan risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berfokus pada pencapaian target bauran EBT atau adopsi teknologi semata, tetapi juga menjamin bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Sesi ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan seluruh potensi energi terbarukannya, utamanya dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dan distribusi energi yang merata. Sesi ini akan mengulas solusi dari tantangan yang dialami dalam distribusi energi di indonesia, serta bagaimana pengembangan energi baru dan terbarukan tidak menimbulkan masalah baru yang merusak lingkungan.
Indonesia possesses a diverse array of renewable energy resources spread across the archipelago, ranging from solar, geothermal, and hydrogen to bioenergy. This potential offers significant opportunities for Indonesia not only to achieve its net-zero emissions target by 2060 but also to secure economic benefits, with the renewable energy market projected to reach a value of USD 38.9 billion between 2020 and 2025. The Indonesian government has issued several important policies to support the energy transition, including the revision of the Government Regulation on the National Energy Policy (KEN) and the new Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which was released at the end of May. Despite this policy progress, the targets set in the latest documents still indicate a tendency that does not fully reflect the urgency of the climate crisis or the need to accelerate the energy transition. Dependence on fossil fuels, particularly coal, remains significant, while the contribution of New and Renewable Energy (NRE) in the national energy mix stands at around 15%.
At the same time, the transition to clean energy must be ensured to proceed in a fair and inclusive manner. Challenges include governance readiness, consistency of national policy direction, and access to adequate technology. In various regions, the implementation of clean energy projects has sometimes triggered social conflicts and environmental damage if not properly managed. Therefore, Indonesia must ensure that the energy transition is not solely focused on achieving NRE mix targets or adopting technology but also guarantees that no communities are left behind.
This session will discuss how Indonesia can maximize its full renewable energy potential, particularly in meeting the country’s growing energy demand and ensuring equitable energy distribution. It will also explore solutions to the challenges faced in energy distribution across Indonesia, as well as how the development of new and renewable energy can be pursued without creating new environmental problems.
Panelist and Moderator
bottom of page