Tahun ini merupakan tahun transisi politik Indonesia di akhir 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Didorong oleh dampak krisis iklim yang semakin parah, serta ambisi penanganan perubahan iklim global yang semakin kuat, Indonesia memerlukan kebijakan dan strategi yang lebih konkrit dan ambisius. Dalam satu tahun terakhir, berbagai kebijakan telah dibentuk untuk mendorong transisi energi dan pengendalian perubahan iklim di Indonesia, mulai dari diresmikannya bursa karbon pertama di Indonesia, penetapan green taxonomy, hingga integrasi pembangunan rendah karbon dalam RPJPN 2025-2045. Meskipun demikian, Indonesia masih bergulat dengan berbagai tantangan. Rencana untuk menurunkan target kebijakan EBT menjadi 17%-19% pada 2025 dari target awal 23% menuai kekhawatiran, diikuti pula dengan dampak krisis iklim yang semakin terasa di tanah air, mulai dari kekeringan berkepanjangan yang mengancam keamanan pangan dan ketersediaan air, cuaca ekstrem, serta kerugian pada hilangnya keanekaragaman hayati kita. Diskusi publik "Indonesia Climate Policy Outlook 2024" akan mengupas lebih dalam tentang arah kebijakan pengendalian perubahan iklim di tahun transisi politik Indonesia, mulai dari sektor energi, kehutanan dan tata guna lahan, pendanaan iklim, industri, dan isu-isu terkait lainnya.

This year is a year of political transition in Indonesia, marking the end of President Joko Widodo's 10-year leadership. Driven by the increasingly severe impact of the climate crisis and increasingly strong ambitions to deal with global climate change, Indonesia needs more concrete and ambitious policies and strategies. In the past year, various policies have been formed to encourage the energy transition and change in climate control in Indonesia, starting from the inauguration of the first carbon exchange in Indonesia, the establishment of a green taxonomy, to the integration of low carbon development in the 2025-2045 RPJPN. Despite this, Indonesia is still grappling with various challenges. The plan to reduce the NRE policy target to 17%-19% in 2025 from the initial target of 23% has raised concerns, followed by the impact of the climate crisis, which is increasingly being felt in the country, starting from drought, which threatens food security and air availability, extreme weather, as well as the loss of our biodiversity. The public discussion "Indonesia Climate Policy Outlook 2024" will examine further the direction of climate change control policies in Indonesia's political transition year, starting from the energy, forestry, and land use sectors, climate finance, industry, and other related issues.

Our world is increasingly being shaped by climate issues, so understanding global strategies and collaborations for a greener, net-zero future is more important than ever. Both the UK and Indonesia are making great strides towards sustainable green growth. Indonesia has secured green finances, accelerated decarbonization, and developed its Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050. Similarly, the UK has championed green growth and pledged investments in alternative energy sources. Join FPCI and British Embassy Jakarta for a public discussion on ”A Sustainable Future for All: Rethinking Development to Tackle the Climate Crisis,“ featuring Nick Dyer, Second Permanent Under-Secretary at the FCDO of the United Kingdom, in-person or virtually. Gain insights into how the UK leads this issue and confronts economic transformation and climate change challenges, exploring policy frameworks, financing models, technological transitions, and green initiatives. – #UnitedKingdom #Indonesia #NickDyer #Climate #ClimateCrisis #ClimateChange #Development #Sustainability

Tepat satu bulan yang lalu, Muda Bersuara: #GenNZ Pilih Iklim! digelar di Jakarta, setelah menyapa teman-teman di 6 kota di Indonesia di tahun 2023. Ratusan #GenNZ hadir menyemarakan festival iklim ini melalui berbagai diskusi interaktif dengan para panelis dan saling mengutarakan aspirasinya mengenai isu krisis iklim dan betapa pentingnya isu ini menjadi salah satu isu prioritas di ajang Pemilu tahun ini. Yuk, intip keseruan Muda Bersuara: #GenNZPilihIklim! Teman-teman #GenNZ juga bisa menonton ulang keseluruhan acara di kanal YouTube "Sekretariat FPCI" atau melalui bit.ly/MBGenNZYT. Sampai jumpa di #MudaBersuara selanjutnya! – #MudaBersuara #GenNZPilihIklim #GenNZ #Iklim #KrisisIklim #PerubahanIklim #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis

#GenNZ, krisis iklim sudah di depan mata! Hari-hari yang semakin panas bak neraka yang bocor ke muka Bumi ini, cuaca ekstrim yang tidak menentu dan semakin banyaknya bencana alam yang terjadi adalah beberapa dampak krisis iklim semakin nyata terasa di kehidupan sehari-hari kita. Krisis iklim bukanlah sekedar masalah cuaca, melainkan masalah intersektoral yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia–dari kesehatan, pangan, ekonomi, kesejahteraan, hingga keamanan. #GenNZ, waktu kita tidak banyak lagi! Mari kita bersama melawan krisis iklim mulai dari langkah-langkah sederhana dan terus mengawal isu iklim sebagai salah satu isu prioritas Indonesia—karena tidak ada masa depan dan Indonesia di Bumi seperti neraka. — #MudaBersuara #GenNZPilihIklim #KrisisIklim #PerubahanIklim #Iklim #GenNZ #Climate #ClimateCrisis #ClimateChange

Setelah menyapa teman-teman di 6 kota di Indonesia di tahun 2023, #MudaBersuara kini hadir di Jakarta! Di festival iklim yang bertajuk “Muda Bersuara: #GenNZ Pilih Iklim!” ini, teman-teman generasi muda bisa berdiskusi, mendalami, dan mengutarakan aspirasinya mengenai isu krisis iklim dan betapa pentingnya isu ini menjadi salah satu isu prioritas di Pemilu 2024 mendatang.

At the COP-28 World Climate Action Summit, 154 heads of state and governments and 22 international leaders signaled a transformative era in climate action towards 2030. Various discussions and agreements, ranging from loss and damage financing measures, energy transition, emissions reduction, and technology innovation. Urgency in action and mobilizing finance, especially for developing countries, underscored the commitment to a just energy transition aligning with the 1.5°C goal, making COP-28 a pivotal dialogue session. At COP-28, Denmark stood ready to support climate-vulnerable countries. What are the efforts that Denmark has been implementing to support climate actions? How can Indonesia and Denmark collaborate for a greener future? FPCI Climate Unit, in collaboration with the Embassy of Denmark in Jakarta, will convene a public discussion, “Green Chats: Insights on Climate Actions and COP-28,” on Monday, 11 December 2023, at 14:00 WIB (Jakarta Time). – #COP28 #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis #Denmark #Indonesia

Kurang dari 100 hari, Pemilu serentak akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Presiden terpilih akan menghadapi tantangan global yakni krisis iklim. Tanpa adanya aksi nyata dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, nasib generasi mendatang berada dalam bahaya. Di 9 tahun masa pemerintahan Joko Widodo, beberapa kebijakan iklim yang cukup signifikan telah mulai dilaksanakan. Beberapa di antaranya mencakup carbon net sink di sektor kehutanan dengan pelestarian mangrove dan gambut, implementasi teknologi dan inovasi hijau, pendanaan iklim seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), serta peluncuran bursa karbon pertama di Indonesia. Menjelang dilaksanakannya pemilu di tahun 2024, menjadi sebuah pertanyaan apakah isu perubahan iklim akan menjadi salah satu topik yang diutamakan di dalam kontestasi politik mendatang. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya energi terbarukan yang besar, Indonesia sudah seharusnya dapat berdiri sebagai pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan dan mitigasi iklim untuk mencapai target Net-Zero Emission. Mengingat urgensi perubahan iklim, bagaimana Indonesia dapat menjaga kebijakan Net-Zero selama dan pasca Pemilu 2024? Dan, apakah isu iklim akan tetap dijadikan sebuah prioritas selama dan pasca Pemilu 2024? Seberapa yakin kah panel terhadap keberlanjutan dan percepatan kebijakan iklim yang sudah ada saat ini? – In less than 100 days, Indonesia will hold its presidential election. The elected president will confront a global challenge—the climate crisis. The future of generations to come is at risk without concrete action from the President and Vice President-elect. Over the past 9 years of Joko Widodo's administration, several significant climate policies have been initiated. These include establishing a carbon net sink in the forestry sector by preserving mangroves and peatlands, implementing green technology and innovation, securing climate funding through initiatives like the Just Energy Transition Partnership (JETP), and launching Indonesia's first carbon exchange. As the 2024 elections approach, the question arises whether climate change will be a prioritized issue in the upcoming political contest? Given Indonesia's wealth in biodiversity and extensive renewable energy resources, the nation has the potential to emerge as a leader in sustainable development and climate mitigation, working towards the Net-Zero Emission target. Given the urgency of climate change, how can Indonesia sustain its Net-Zero policy during and after the 2024 elections? Will climate issues remain a priority post-2024 election? Lastly, how confident are we in the sustainability and acceleration of existing climate policies?