CIFP 2025 Membedah Jalan Terjal Transisi Energi Indonesia

Sesi khusus CIFP 2025: D1 - Climate and Energy bertajuk From Bold Promises to Robust Policies: Updates on President Prabowo's Clean Energy Transition Pledge and Climate Diplomacy,

Pada Sabtu, 29 November 2025 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta telah digelar Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) atau Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia, sebuah festival diplomasi tahunan yang diselenggarakan oleh Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) sejak tahun 2015. Ajang ini berfungsi sebagai wadah dinamis di mana para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dari seluruh Indonesia dan dunia berkumpul untuk diskusi yang merangsang intelektual, inklusif, dan inspiratif. Selama bertahun-tahun, CIFP telah mendapatkan pengakuan sebagai "Konferensi Kebijakan Luar Negeri Terbesar di Dunia," dengan menarik lebih dari 11.000 peserta.

Komitmen pemerintah untuk mencapai 100% energi terbarukan, menghentikan PLTU batubara pada 2040, dan target iklim lainnya mendapat sorotan kritis dalam salah satu sesi di CIFP 2025. Para ahli dalam sesi khusus D1 - Climate and Energy bertajuk From Bold Promises to Robust Policies: Updates on President Prabowo's Clean Energy Transition Pledge and Climate Diplomacy, memperingatkan bahwa tanpa strategi implementasi yang mendasar, target ambisius tersebut berisiko sulit tercapai.

Dari Komitmen Politik ke Tantangan Nyata

Sesi khusus CIFP 2025: D1 - Climate and Energy bertajuk From Bold Promises to Robust Policies: Updates on President Prabowo's Clean Energy Transition Pledge and Climate Diplomacy,

Seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah target iklim yang ambisius, seperti mencapai 100% energi terbarukan dalam dekade mendatang, menghentikan operasi PLTU batubara pada 2040, membangun 100 GW energi surya, serta net-zero emission pada 2050. Meski menjadi sinyal politik yang kuat, para pembicara dalam sesi D1 - Climate and Energy menggarisbawahi jurang antara komitmen tersebut dengan realita.

Diskusi mengidentifikasi beberapa tantangan kritis yang harus diatasi terlebih dahulu, di antaranya:

1. Paradoks Ketergantungan Impor: Dr. Eddy Soeparno menyoroti ironi besar: “Di tengah keberlimpahan sumber energi... kita impor 1 juta barel minyak mentah per hari. 70 juta dolar kita harus keluarkan per hari untuk impor.” Ini menunjukkan kerentanan energi dan ekonomi Indonesia.

2. Krisis Tata Kelola Lingkungan: Andhyta Firselly Utami mengingatkan bahwa banyak bencana ekologis, seperti yang terjadi di Sumatra, adalah “konsekuensi langsung dari keputusan-keputusan kita,” bukan semata-mata bencana alam. Hal ini menuntut perbaikan fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam.

3. Fondasi Ekonomi yang Rapuh: Andhyta juga memberikan perspektif kontras: “Fix the fundamentals di pasar... Kita, bisa jadi, perlu mem-fix fundamentalnya ekonomi Indonesia dulu,” sebelum fokus pada insentif energi terbarukan. Ini menekankan prasyarat ekonomi makro yang sehat.

Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut posisi global dan kedaulatan SDM.

• Adhityani Putri menekankan bahwa transisi energi adalah soal “changing the system” yang akan mengubah peta geopolitik dan perdagangan energi global. Namun, ini juga menjadi peluang: “Ketika world order is shifting... This is our time to be repositioning,” dengan memanfaatkan forum seperti G20 dan ASEAN.

• Mada Ayu Habsari mengingatkan aspek lokal: “Manufacture is a one thing, tapi kita juga perlu mengembangkan sumber dayanya itu sendiri.” Artinya, program transisi harus menjamin penyerapan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Jalan Ke Depan: Integrasi dan Implementasi Konkret

Sesi ini menunjukkan bahwa optimisme atas komitmen politik harus diimbangi dengan kesiapan ekosistem. Peta jalan transisi energi Indonesia dinilai kompleks dan memerlukan pendekatan terintegras, di antaranya:

1. Memperbaiki fundamental tata kelola sumber daya alam dan ekonomi pasar.

2. Mengubah paradigma dari impor ke penguatan kemandirian energi dalam negeri.

3. Memanfaatkan momentum diplomasi global untuk repositioning yang menguntungkan.

4. Memastikan transisi yang inklusif dengan membangun kedaulatan SDM.

Tanpa langkah-langkah konkret dan holistik untuk menjawab tantangan mendasar ini, target-target ambisius pemerintah berpotensi menjadi wacana semata. CIFP 2025 menegaskan bahwa transisi energi yang adil dan berdaulat memerlukan lebih dari sekadar komitmen di atas kertas, tetapi aksi nyata yang terstruktur dan berkelanjutan.