Masyarakat Sipil ASEAN Bentuk Poros Kritis Transisi Hijau, Jawab Ancaman Iklim yang Makin Nyata
- fpcindonesia
- Jan 15
- 3 min read
Di tengah kerentanan ekstrem terhadap dampak krisis iklim dan ketertinggalan dalam transisi energi, organisasi masyarakat sipil se-Asia Tenggara bersatu dalam ASEAN for the Peoples Conference (AFPC) untuk mendorong akselerasi transisi hijau yang berkeadilan. Forum bertajuk “Ensuring Climate Security for All: What Civil Societies Can Do for Southeast Asia’s Green Transition and Net Zero Future” kemudian digelar di Sultan Hotel, Jakarta, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Sesi yang berlangsung dalam format diskusi panel interaktif ala Forum Davos ini menghadirkan pembicara kunci dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, serta dimoderatori oleh Michelle Winowatan dari Purpose Indonesia.
Empat panelis ahli yang hadir adalah:
Gita Syahrani, Kepala Badan Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi (Indonesia)
Abe Lim, Founder & Managing Director Responsible Projects Ventures (Malaysia)
Joel Chester Pagulayan, Climate Justice Portfolio Manager Oxfam Pilipinas (Filipina)
Qiu Jiahui, Research Officer Program Perubahan Iklim Asia Tenggara, ISEAS - Yusof Ishak Institute (Singapura)
Diskusi dibuka dengan paparan data yang mengkhawatirkan. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling rentan di dunia, dengan lebih dari 1.000 peristiwa banjir dalam dekade terakhir. Kematian akibat bencana telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000. Secara ekonomi, kawasan ini berpotensi kehilangan 15% dari PDB-nya pada 2050 jika pemanasan global mencapai 2°C.
Namun, peluang besar juga terbentang. ASEAN Community Vision 2045 yang diadopsi Mei 2025 menegaskan komitmen kawasan sebagai ekonomi terbesar keempat dunia yang berorientasi hijau dan biru. Aset iklim ASEAN, seperti hutan tropis dan mangrove, memberikan jasa ekosistem senilai lebih dari USD 2 triliun per tahun.
Seruan untuk Kolaborasi Tanpa Batas
Dalam sambutan pembuka, Duta Besar Soemadi Brotodiningrat menyoroti meningkatnya bahaya perubahan iklim yang justru kerap dikalahkan perhatiannya oleh isu-isu global lain seperti perang dan kelaparan.
“Ketika berbicara tentang lingkungan dan perubahan iklim, tidak ada batas di antara kita. Ini akan menyerang semua orang tanpa pandang bulu,” tegasnya. Ia menekankan dua hal krusial: pentingnya kerja sama saling membantu dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk bersama-sama membantu pemerintah mengatasi krisis ini.
Analisis Kebijakan dan Peta Jalan Kolaborasi
Bicara soal diskusi, Qiu Jiahui membahas komitmen iklim nasional (NDC) negara-negara ASEAN. Ia mencatat bahwa meski hanya Singapura dan Kamboja yang telah menyerahkan NDC terbaru, ada tren peningkatan ambisi, terutama melalui target berbasis sektor. “Target bersyarat di negara-negara berkembang ASEAN jauh lebih ambisius. Ini menandakan perlunya bantuan dan kerja sama internasional yang nyata,” jelasnya.
Diskusi diperkaya dengan intervensi dari audiens yang menekankan beberapa hal kritis:
Prioritas kepada Komunitas Adat: Perlu memastikan komunitas adat sebagai pusat dan penerima manfaat utama transisi iklim.
Kolaborasi yang Lebih Kuat: Mendesak sinergi yang lebih erat antar organisasi masyarakat sipil di seluruh ASEAN.
Pendekatan Interseksional: Isu iklim harus dilihat melalui lensa yang mengaitkan dengan keadilan gender, hak disabilitas, dan kesetaraan lainnya.
Forum ini menegaskan bahwa masyarakat sipil ASEAN tidak lagi sekadar pengawas, tetapi telah membentuk poros baru aksi iklim yang kritis. Peran mereka sebagai inovator, penyambung lidah komunitas, dan mitra strategis diakui sebagai tulang punggung transisi hijau yang inklusif. Ke depan, kolaborasi tanpa batas—antar negara, sektor, dan komunitas—menjadi kunci untuk mewujudkan keamanan iklim bagi semua di Asia Tenggara.
Dengan pesan ini, AFPC 2025 meninggalkan seruan yang jelas: Waktunya telah habis untuk aksi yang terfragmentasi. Hanya melalui solidaritas dan aksi kolektif yang berkeadilan, masa depan net-zero ASEAN dapat diraih.