Negara Middle Powers Bentuk Poros Baru Transisi Energi, Jawab Vakum Kepemimpinan Global
- fpcindonesia
- Jan 15
- 2 min read
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan mandeknya pembiayaan iklim global, lima negara kekuatan menengah—Indonesia, Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan Australia—menyatukan visi untuk menjadikan transisi energi sebagai mesin pertumbuhan inklusif dan penguat kedaulatan kawasan melalui diplomasi kolektif.
Menjawab vakum kepemimpinan dan fragmentasi dalam aksi iklim global, lima negara kekuatan menengah (middle powers) bersatu dalam forum bertajuk Strategic Middle Powers Dialogue on Climate and Energy Transition di Jakarta pada 25 Juli 2025. Platform diplomasi Track 1.5 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini mempertemukan perwakilan pemerintah dan ahli dari Indonesia, Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan Australia untuk mendiskusikan strategi konkret transisi energi yang adil, berdaulat, dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Dialog ini secara khusus dirancang untuk membangun kepercayaan dan keselarasan strategis antar negara middle powers, dengan memposisikan transisi energi bukan hanya sebagai kewajiban iklim, melainkan sebagai pengungkit strategis untuk pertumbuhan, inovasi, dan relevansi geopolitik di kawasan masing-masing.
“Dalam tatanan dunia baru yang sedang terbentuk, peran negara middle powers akan semakin besar, suka atau tidak suka,” tegas Dino Patti Djalal, Ketua dan Pendiri FPCI, dalam pembukaan dialog. “Kapasitas, bobot, dan ambisi Indonesia sebagai kekuatan menengah telah menjadikan kita pemain yang berbeda. Secara kolektif, kita dapat membangkitkan kembali diplomasi iklim.”
Pernyataan tersebut diamini oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, yang menyoroti tantangan nyata di lapangan. “Iklim adalah kuncinya, tetapi kita masih punya jalan panjang. Pembiayaan dari negara maju masih sangat minim karena terdistraksi oleh perang, ketidakpastian geopolitik, dan prioritas domestik mereka. Ini adalah tantangan kolektif yang kita hadapi,” ujarnya.
Adapun dialog berfokus pada tiga pilar utama:
(1) Diplomasi iklim untuk memperkuat pengaruh kolektif;
(2) Mobilisasi pendanaan inovatif mengatasi kesenjangan investasi; dan
(3) Penskalaan energi terbarukan untuk ketahanan energi dan pertumbuhan hijau.
Para peserta menekankan bahwa “transisi yang adil harus melampaui sekadar mengganti sumber energi, menuju transformasi ekonomi dan sosial yang luas.” Tanpa itu, dunia berisiko beralih dari kemiskinan berbasis karbon tinggi ke kemiskinan berbasis karbon rendah.
Sebagai tindak lanjut, para peserta berkomitmen untuk:
Memperkuat suara kolektif dengan membawa hasil dialog ke forum BRICS, MIKTA, dan G20.
Meneruskan momentum melalui dialog lanjutan dan melibatkan pemerintah lebih awal dalam perencanaan agenda.
Konsisten pada pendekatan multilateralisme pragmatis untuk menjaga ambisi iklim global tetap hidup.
Pertemuan ini menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, negara-negara kekuatan menengah memiliki kapasitas dan tanggung jawab unik untuk menjadi penjembatan (bridge-builders) dan penggerak nyata transisi energi yang inklusif. Masa depan tata kelola iklim tidak lagi ditunggui, tetapi dirancang bersama melalui kerja sama setara yang menghubungkan ambisi iklim dengan kesejahteraan nyata masyarakat.