Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED)

100 GW Surya: Jalan Cepat Menuju Swasembada Energi Indonesia

Pertemuan pertama Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED) yang diselenggarakan oleh FPCI Climate Unit, 21 November 2025 di The Westin Jakarta.

Pada Jumat, 21 November 2025 di The Westin Jakarta telah berlangsung pertemuan pertama Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED), yang diselenggarakan oleh FPCI Climate Unit.

Pertemuan ini digagas mengacu pernyataan Presiden Prabowo untuk mencapai target energi terbarukan 100% pada tahun 2035, yang diumumkannya di Brasilia pada Juli 2025.

Sesuai instruksi presiden, direncanakan untuk membangun kapasitas PLTS sebesar 100 GW selama dekade berikutnya. Target ini secara signifikan melebihi rencana sebelumnya yang diuraikan dalam peta jalan sektor energi tahun 2025 (RUKN dan RUPTL), yang hanya mencakup sekitar 20 GW penambahan kapasitas PLTS terpusat. Target 100 GW yang baru ini merupakan peningkatan skala besar dengan penekanan pada desentralisasi.

Dalam pertemuan pertama Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED), dihelat rangkaian diskusi yang dibagi ke dalam tiga isu tematik—kesiapan teknis, tata kelola dan kebijakan, serta pembiayaan— dipaparkan oleh Ibu Dr. Retno Gumilang Dewi, Asisten Khusus Penasihat Presiden untuk Urusan Energi, serta Bapak Harris, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian ESDM RI. Diskusi kemudian dipimpin dan dimoderatori oleh Dr. Agus Sari, FPCI Climate Fellow dan CEO Landscape Indonesia.

Adapun masing-masing topik diskusi menggali tantangan dan peluang dalam mewujudkan transisi Indonesia menuju ekonomi berbasis energi surya. Seluruh hasil diskusi akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden dan kementerian terkait sebagai masukan praktis untuk implementasi agenda energi surya nasional.

Pembahasan lanjutan pertemuan pertama ISED seyogianya akan diselenggarakan pada Februari 2026. 

Dr. Dino Patti Djalal:  100 GW Surya Strategis Tapi Serius 

Dr. Dino Patti Djalal, Founder and Chairman of FPCI pada pertemuan pertama Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED) yang diselenggarakan oleh FPCI Climate Unit, 21 November 2025 di The Westin Jakarta.

“Peluncuran rencana 100 GW surya oleh Presiden Prabowo adalah momentum politik yang sangat strategis. Namun, ia menyoroti bahwa tingkat keseriusan pemerintah terhadap komitmen ini masih berada “di tengah-tengah”. Target 100 GW dalam 10 tahun adalah rencana yang mungkin untuk dicapai secara teknologi dan finansial.”

Dr. Dino Patti Djalal

Founder and Chairman of FPCI

Dr. Retno Gumilang Dewi: PLTS 100 GW Butuh Realisme dan PLTS Desa sebagai Bisnis Berkelanjutan

Dr. Retno Gumilang Dewi, Asisten Khusus Penasehat Presiden Urusan Energi pada pertemuan pertama Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED) yang diselenggarakan oleh FPCI Climate Unit, 21 November 2025 di The Westin Jakarta.

“Implementasi PLTS 100 GW harus dimulai dengan pemahaman yang realistis tentang keterbatasan teknis dan sumber daya. Meskipun energi surya tersedia sepanjang tahun, pemanfaatannya tidak bersifat tanpa batas. Ada kendala fisik seperti ketersediaan lahan, izin pemanfaatan ruang, teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal (di tanah, atap, di atas air), serta dampak ekologis (misalnya risiko eutrofikasi pada instalasi di atas air). Karena itu, desain PLTS harus kontekstual, bukan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia.

PLTS desa harus diperlakukan sebagai model bisnis yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek infrastruktur.”

Dr. Retno Gumilang Dewi

Asisten Khusus Penasehat Presiden Urusan Energi

Harris: Target 100 GW Mungkin tapi Porsi Koperasi Perlu Dikaji Ulang untuk Keberlanjutan

Harris, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Kementerian ESDM RI pada pertemuan pertama Indonesia Solar Economy Dialogue (ISED) yang diselenggarakan oleh FPCI Climate Unit, 21 November 2025 di The Westin Jakarta.

“Pemerintah melihat target ini ambisius tapi mungkin untuk dicapai, terutama jika ekosistem diperkuat, kebijakan disempurnakan, grid ditingkatkan, dan dukungan industri lokal diperluas. Desain awal program masih menggunakan kerangka 80 GW untuk terdesentralisasi melalui Koperasi Desa Merah Putih dan 20 GW dikelola PLN. Namun pemerintah sedang menilai secara kritis apakah porsi 80% koperasi realistis, sebab kapasitas koperasi sangat beragam dan pengalaman menunjukkan banyak infrastruktur PLTS desa tidak berkelanjutan akibat kelembagaan yang belum siap. Terdapat tantangan besar apabila program ini dijalankan melalui koperasi, mengingat kapasitas yang sangat beragam dan risiko keberlanjutan yang tinggi.

PLTS bukan sekadar proyek energi, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur. “

Harris

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Kementerian ESDM RI

Diskusi menegaskan bahwa target 100 GW PLTS bukan sekadar pembangunan proyek, tetapi transformasi sistem energi nasional yang menuntut kesiapan menyeluruh dari aspek teknis, kelembagaan, industri, dan SDM. Tantangan utamanya bukan hanya pada teknologi, tetapi pada integrasi sistem, tata kelola operasional, dan kesinambungan jangka panjang.

Secara umum, diskusi memperlihatkan adanya dukungan terhadap ambisi besar ini, tetapi juga perbedaan pandangan mengenai model tata kelola paling realistis, aktor utama yang seharusnya memimpin, serta seberapa jauh perubahan struktural perlu dilakukan untuk mewujudkannya.

Adapun salah satu aspek keberhasilan target 100 GW ditentukan oleh desain model bisnis, struktur pembiayaan, dan reformasi subsidi energi yang mampu menjembatani kepentingan negara, pasar, dan komunitas lokal. Para peserta sepakat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya, namun tantangannya terletak pada mekanisme penyaluran, kelayakan bankable project, serta kepastian demand dan off-taker.