100 GWp PLTS Indonesia: Membangun Lebih dari Sekadar Kapasitas

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ambisi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp dalam tiga tahun pada Juni 2025. Pada 25 Agustus 2026, program ini resmi memasuki tahap konstruksi lewat peluncuran dan groundbreaking serentak di 15 titik, dengan proyek tahap awal mencapai sekitar 5,2 GWp.

Pembahasan mengenai implementasi target 100 GWp PLTS menjadi salah satu topik dalam Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026. Berikut pandangan sejumlah pembicara mengenai apa yang menentukan keberhasilan program ini.

PLN: Infrastruktur Listrik Harus Mendukung 100 GWp

Ahmad Syauki dari PLN menjelaskan bahwa target PLTS 100 GWp akan menekan konsumsi BBM impor sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan lokal. Target ini juga sejalan dengan program-program yang sudah berjalan, termasuk de-dieselisasi (mengganti PLTD di Indonesia bagian tengah dan timur, hingga 4 GWp) dan listrik desa untuk wilayah terpencil. PLTS pada umumnya dapat menekan biaya penyediaan listrik atau “fat burning”, mengingat kebutuhan listrik semakin meningkat. 

Tantangan utamanya ada pada infrastruktur transmisi dan distribusi. PLN menegaskan kesiapannya memimpin ambisi ini, dengan syarat kapasitas jaringan disiapkan lebih dulu agar integrasi PLTS berjalan tanpa hambatan.

Target 100 GWp PLTS untuk Ketahanan Energi dan Lapangan Kerja

Dimas Muhamad, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Penerapan Transisi Energi dan Pengembangan Infrastruktur EBTKE, menilai ketergantungan Indonesia pada impor minyak sebagai hambatan utama bagi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi. Krisis Selat Hormuz, menurutnya, menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi:

Ia memperkirakan pembangunan PLTS 100 GWp dapat menciptakan hampir 6 juta job-years dari konstruksi, instalasi, manufaktur, dan rantai pasok, apabila transisi energi dikaitkan langsung dengan penciptaan kerja dan penguatan industri domestik:

Ia juga menyebut target ini sebagai “big homework” yang hampir mustahil, namun lebih baik dikejar dengan ambisi besar daripada tidak sama sekali.

Implementasi Ambisi 100 GWp Harus Strategis

Dr. Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI, menekankan bahwa pencapaian 100 GWp harus menjawab tujuan strategis sektor energi, termasuk de-dieselisasi, permintaan energi bersih, dan pembangunan industri domestik. Ia memperingatkan dua risiko: pembangunan yang tetap bergantung pada komponen impor, dan penambahan kapasitas yang justru membebani infrastruktur kelistrikan nasional.

Menurutnya, pencapian ambisi ini perlu dijalankan bersamaan dengan penguatan regulasi dan kerangka kebijakan energi terbarukan jangka panjang agar pembangunan PLTS tidak terhenti sebatas pencapaian target, tetapi menjadi instrumen negara dalam mentransformasi sistem energi nasional.

“100 GWp is Easy!”

Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), mengklarifikasi kesalahpahaman umum soal target 100 GWp. Angka tersebut adalah kapasitas DC, yang jika dikonversi ke AC setara 17–18 GW; jauh lebih realistis dibanding kapasitas surya Indonesia saat ini (1,5 GWp).

PLTS, menurutnya, punya keunggulan biaya dibanding energi terbarukan lain dan sifatnya modular yang berarti bisa dibangun paralel di berbagai lokasi dan dikombinasikan dengan sektor perumahan, komersial, industri, pertanian, dan pertambangan untuk memaksimalkan lahan.

Namun, kemudahan pembangunan PLTS secara modular tetap membutuhkan satu hal yang mendasar dan telah disebutkan oleh narasumber lainnya, yakni kemampuan sistem kelistrikan menyerap listrik dari energi terbarukan.

Industri Lokal: Sudah Siap, tetapi Implementasi Menjadi Kunci

Mada Habsari, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), menilai industri energi surya domestik pada dasarnya sudah punya kapasitas mendukung percepatan PLTS. AESI, bersama pelaku industri dan Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan modul pembelajaran dan pelatihan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tenaga kerja.

Tantangan terbesar, menurutnya, bukan lagi soal kapasitas industri, melainkan kepastian implementasi. Dari perizinan, pengadaan, pembangunan proyek, hingga operasi dan pemeliharaan pembangkit, perlu didukung ekosistem yang memungkinkan pelaku industri bergerak cepat.

Membiayai 100 GWp PLTS

Pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga USD 78 miliar dalam lima tahun. Muhammad Rachmat Kaimuddin, Managing Director for Development Investment, Danantara Development Management Fund, menilai permintaan untuk elektrifikasi dan substitusi PLTD sudah cukup besar; tugasnya adalah menerjemahkan kebutuhan itu menjadi proyek yang bankable dan menarik bagi investor.

Guna menciptakan kepastian tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah menekan ketidakpastian yang berpotensi menaikkan risiko investasi dan cost of capital. Mutya Yustika dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menekankan pentingnya kepastian dan transparansi regulasi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Di sisi lain, Elrika Hamdi dari Agora, menilai tantangannya bukan lagi semata-mata ketiadaan regulasi, tetapi konsistensi implementasi, tata kelola dan pemantauan. Karena itu, komitmen 100 GWp perlu diterjemahkan ke dalam kerangka regulasi yang konsisten dan dapat diprediksi, sekaligus tetap fleksibel terhadap perkembangan teknologi dan tidak menjadi overregulated. 

Sebagai respon, Farah Heliantina dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, menyebut bahwa regulasi yang ada sudah banyak, tapi perlu diperkuat untuk mengakselerasi bottom demand ranking yang selama ini menghambat implementasi proyek EBT. Pembiayaan juga perlu dicocokkan dengan karakteristik risiko tiap proyek, tidak semua bisa memakai skema komersial, sebagian butuh blended financing.

Untuk proyek yang secara komersial belum cukup menarik, Lucky Luqman Nurrahmat, dari Danantara Indonesia, melihat ruang bagi Danantara untuk melakukan project structuring dan mengorkestrasi risk-sharing mechanism antara kapasitas fiskal negara dan investor swasta. Melalui blended finance maupun dukungan regulasi, proyek dengan marginal return dapat dibuat lebih menarik bagi pembiayaan dari swasta.

Kepastian project pipeline, procurement, dan lahan juga perlu dibangun sejak awal agar proyek lebih bankable dan mempercepat financial closing. Elrika menekankan pentingnya procurement yang konsisten. Lucky menambahkan agar dibentuk procurement package 100 GWp yang besar, terukur, dan terjadwal agar investor memiliki visibilitas terhadap proyek yang akan diimplementasikan. 

Apa yang akan Menentukan Keberhasilan?

Dari sesi-sesi INZS 2026 yang membahas tentang 100 GWp PLTS, terdapat tujuh enabler yang saling bergantung satu sama lain untuk mendorong implementasi:

1. Regulasi yang memberi kepastian jangka panjang bagi investor, pengembang, dan pihak swasta.

2. Jaringan transmisi dan distribusi yang diperkuat.

3. Penyimpanan energi (BESS) yang terintegrasi sejak tahap perencanaan.

4. Industri surya domestik tumbuh sejalan dengan permintaan.

5. Tenaga kerja terampil dalam jumlah yang memadai untuk konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dengan skala besar.

6. Proyek yang bankable, didukung pipeline yang jelas, procurement yang konsisten, dan risiko lahan yang dikelola sejak awal.

7. Modal swasta yang dilibatkan sebagai penggerak pembiayaan. 

Tujuh enabler ini tidak berdiri sendiri-sendiri dan kegagalan pada salah satunya akan membatasi hasil dari enabler lainnya. Kini, keberhasilan dari target 100 GWp PLTS akan dinilai dari implementasi yang ada. Seberapa konsisten kapasitas yang direncanakan benar-benar terpasang dan tersambung ke jaringan, seberapa besar nilai tambah yang mengalir ke industri dan tenaga kerja domestik, dan seberapa jauh ketergantungan pada bahan bakar fosil benar-benar berkurang.